HASIL SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN AKADEMIK TESIS PROGRAM STUDI S2 HES

HASIL SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN AKADEMIK TERHADAP PROPOSAL TESIS
PROGRAM STUDI S2 HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA IAIN ANTASARI
SENIN, 28 DESEMBER 2015

NO

NAMA/ NIM/JUDUL

ALASAN MEMILIH TOPIK

MASALAH YANG INGIN DITELITI

CATATAN

PEMBIMBING

PROPOSAL

1

ABDUL MUTAALI/1402541238. Judul: PELUANG DAN TANTANGAN TERBENTUKNYA BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL SYARIAH(PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA)

1)   BPJS merupakan produk jaminan yang bermanfaat dan

V

bersifat nasional.

2)    BPJS dipandang memiliki unsur gharar, maisir dan riba.

3)   Akad sangat penting bagi umat Islam. Namun BPJS sebagai lembaga banyak aspek gharar dari segi akad, kepemilikan dana dll

1.  Peluang adanya regulasi BPJS syariah di Indonesia

2.  Tantangan adanya BPJS Syariah di Indonesia.

3.  Perspektif periundang- undangan di Indonesia.

Diterima dengan perubahan judul menjadi:

BADAN – PENYELENGG ARA JAMINAN SOSIAL SYARIAH (AN A LISIS

PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA)

Dr. Muhaimin, MA

2

UNTUNG RAHMAT WIJAYA/ 1402541243/

UANG GANTI PELEPASAN HAK GUNA BANGUNAN (HGB) “BADL AL-KHULUW” (STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN

1.    Karena banyak terjadi jual-beli took atau kios yang bukan hak kepemilikan sempurna.

2.    Belum terdapat buku fiqih muamalah

1. Membudayanya praktek jual-belitoko atau kios di pasar yang dimiliki pemerintah daerah yang mana dilarang untuk dipindahtangankan

Diterima

(Sebagai bahan perbandingan cari tesis H M Rusyadi, Lc di Perpustakaan Pascasarjana

Prof. Dr. H.M. Fahmi al-Amruzi, M.Hum

HUKUM POSITIF)

berbahasa Indonesia yang membahas teori “badl al-khuluw” sehingga perlu dikaji lebih mendalam, untuk perkembangan ekonomi syariah.

3. Jualbeli yang bukan hak milik sempurna, dilarang dalam syariah, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana solusinya di dalam hokum ekonomi syariah?

2.    Bagaimana solusinya dalam hukum ekonomi syariah.

3.    Komparasi antara hokum ekonomi syariah dan hokum positif dalam uang ganti rugi pelepasan hak guna bangunan (HGB)

IAIN Antasari)

3

MUHAMMAD FARIED WAJEDY/1402541276. Judul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH SIMPANAN MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH

LembagaPenjaminanSyariah (LPS) hanya menjamin dan nasabah yang bersifat simpanan/tabungan, sedangkan simpanan mudharabah bersifat investasi, oleh karena itu penulis ingin mengetahui kepastian penjaminan LPS terhadap simpanan mudharabah tersebut

1.  Bagaimana bentuk perlindungan hukun bagi nasabah simpanan mudharabah pada perbankan syariah.

2.  Apakah cukup perlindungan hukum dengan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2005 tentang pinjaman simpanan nasabah bank

Ditolak karena

simpanan

mudharabah

tergolong

tabungan yang

dilindungi oleh

LPS

a

berdasrkan prinsif syariah.

3. Bagaimana prinsip perlindungan hukum bagi nasabah penyimpanan dana pada perbankan syariah yang ada dalam hukum Islam.

4

MA’RIFAH

YULIANI/1402541240 Judul: IMLPEMENTASI PRINSIP-PRINSIP SYARIAH TERHADAP EMITEN SAHAM SYARIAH (PERHOTELAN) PADA PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA

Ingin mengetahui bagaimana penerapan syariah terhadap emiten (perusahaan) yang termasuk dalam daftar efek syariah yang bergerak di dalam jasa perhotelan, karena berdasarkan riset awal restoran dan hotel yang menyediakan minuman keras dan daging babi

1.  Penerapan prinsip syariah di lapangan berkaitan dengan emiten (perusahaan) yang termasuk dalam daftar efek syariah yang bergerak dibidang jasa perhotelan, karena dari penjajakan awal, penulis menemukan menu restoran yang menyediakan babidan minuman keras.

2.  Ingin mengetahui juga rasio utang ribawi dan pendapatan non halal di perusahaan terbuka

Dipanggil: perlu dipastikan kebenaran data awal melalui observasi langsung bukan atas dasar website

«

yang termasuk dalam daftar efek syariah yang bergerak di bidang jasa perhotelan tersebut, apakah sudah sesuai dengan peraturan badan pengawas pasar modal – Lembaga Keuangan (BAPEPAM- LK)

5

MUHAMMAD FAHMI NURANI /1402541248. Judul: KEDUDUKAN HUKUM SEBUAH MOU ATAU PARATURAN TENTANG PEMBAYARAN GAJI PNS PADA BANK KONVENSIONAL TERHADAP UUD PASAL 29 TENTANG KEBEBASAN BERAGAMA DAN MELAKSANAKAN AJARANNYA

1.    Karena umumnya PNS pasti bertransaksi pada perbankan sehingga perlu diarahkan pada bank syariah agar berkembang lebih cepat.

2.    Sebagian PNS adalah muslim sehingga perlu diberi kesempatan untuk dapat memilih menggunakan bank syariah

Kedudukan hukum sebuah MOU atau peraturan pembayaran gaji PNS di Bank Konvensional terhadap UUD pasal 29 kebebasan beragama dan melaksanakan ajaran agamanya sehingga PNS muslim mendapat kesempatan untuk menggunakan Bank Syariah

Diterima

Prof. Dr. H.M. Fahmi al-Amruzi, M.Hum

6

SAMI FAIDHULLAH/

1402541244/Judul: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PEMBIAYAAN

Melihat adanya kenyataan bahwa permasalahan dalam KPRS disebabkan oleh belum terlindungi dan

Tentang perlindungan nasabah dengan ketentuan janji bank untuk menjual syirkah yang

Ditolak karena tidak ada permasalahan-

«

KPRS DENGA AKAD

MUSYARAKAH

MUTANAOISAH

terperhatikannya hak-hak nasabah

dimiliki berdasarkan fatwa DSN dan PBI

nya

7

FITRI FAAIZAH/1402541237 Judul: URGENSI PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA BAGI MUZAKKI YANG TIDAK MENUNAIKAN ZAKAT ( STUDI KOMPARATIF KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA)

1.   Urgensi pemberlakuan sanksi pidana bagi muzakki yang enggan menunaikan zakat.

2.   UU No.23 tahun 2011 tidak memuat sanksi terhadap muzakki yang bandel dan tidak mengatur objek wajib zakat

3.   Dalam PERMA no 2 Tahun 2008 Tentang KHES ada aturan tentang sanksi pidana bagi yang enggan membayar zakat dan ada qanun aceh yang membicarakan tentang sanksi tersebut, serta banyak redaksi ayat al- Our’an maupun hadits yang memberi kecaman, ancaman bagi orang yang enggan membayar

1.  Kajian hukum Islam terhadap sanksi pidana baik dari Al-Qur;an, hadits dan pendapat ulama.

2.  Kajian perspektif hukum positif mengenai sanksi pidana bagi muzakki yang tidak menunaikan zakat dengan meneliti UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 684 PERMA, pasal 191,192 UU RINo.11 th 2006 tentang pemerintahan Aceh dan no 10 tahun 2007 tentang Baitul Maal.

3.  Melihat sejauh mana urgensi pemberlakuan sanksi pidana bagi muzakki yang tidak menunaikan zakat

Diterima

dengan

perubahan

judul:

SANKSI PIDANA BAGI MUZAKKI YANG TIDAK MENUNAIKAN ZAKAT (STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM,

HUKUM POSITIF INDONESIA DAN OANUN ACEH)

Dr. Syaugi Mubarak Seff, MH

*

zakat

4. Penulis ingin

melakukan komparasi antara PERMA dan UU No.23 th 2011.

dengan melakukan studi kompratif terhadap hukum Islam dan hukum positif.

8

AHMAD/1402541242/Judul : ANALISIS HUKUM TERHADAP PRODUK SYARIAH DI BANK KONVENSIONAL (KAJIAN TERHADAP UNDANG- UNDANG PERBANKAN DI INDONESIA)

1.    Sebagai temuan hukum baru bagi produk syariah agar dapat dibuka di Bank Konvensional sehingga marketshare sahariah dapat berkembang dan meningkat.

2.    Sebagai penjelasan hukum terhadap kedudukan produk syariah di Bank Konvensional sehingga dapat menjadi landasan tinjauan yuridis positivisasi hukum Islam dalam hukum positif.

Aspek-aspek hukum terhadap produk syariah di Bank Konvensional baik secara hukum Islam (Tinjauan maqasid, ushul fiqih, al-Our’an, Hadits dalam konteks bermuamalah) dan hukum positif di Indonesia sehingga menjadi kajian terhadap UU Perbankan di Indonesia

f

Ditolak karena bank

konvensional dilarang membuka produk syariah kecuali Office chanelling

«

9

HU’SHILA AWALIA RIZOIAN1/1402541261/ Judul: EKSISTENSI KONTRAK BAKU

Mengingat pentingnya suatu kontrak yang dibuat agar bisa menciptakan keadilan bagi

1. Eksistensi kontrak baku yang adil dan mempunyai asas

Ditolak karena tidak ada masalah (sudah

TABUNGAN MUDHARABAH DI BANK MUAMALAH BANJARMASIN DITINJAU DAR HUKUM EKONOMI SYARIAH

semua pihak yang berkontrak sehingga tidak terjadi keresahan mengingat besarnya pengaruh gambaran dan evaluasi terhadap pembuatan kontrak baku sesuai dengan prinsip syariah

kesetaraaan haruslah diciptakan dalam suatu asas atau kontrak.

2.  Pada masa sekarang ini setiap bisnis tidak terlepas dari kontrak, sehingga sebuah kontrak sangat penting di atur pembuatan nya.

3.  Pihak yang berkontrak bisa dari kalangan anak- anak (tabungan anak- anak) sampai dewasa (akad tabungan mudharabah di Bank Muamalah)

lazim kontrak disetujui oleh kedua belah pihak)

10

IMAM MA’RUF HADI JAYA/1402541270/Judul : KONTRIBUSI HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM MEMBENTUKASURANSI SOSIAL PADA BPJS KESEHATAN YANG SESUAI DENGAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

1.  Bagaimana konsep asuransi sosial BPJS kesehatan?

2.  Bagaimana seharusnya konsep asuransi social BPJS kesehatan dalam perspektif hokum ekonomi syariah?

3.  Bagaimana pengelolaan dana dan apa saja yang diperlukan dalam

4.  membentu kkonsep

5.  asuransi social BPJS

6.  kesehatan dalam

7.  perspektif hokum

8.  ekonomi syariah?

Diterima

dengan

perubahan

judul:

KONTRIBUSI

MAJELIS

ULAMA

INDONESIA

TERHADAP PEMBENTUKA

N BPJS

SYARIAH

(STUDI

TERHADAP

DRAP HUKUM DSN MUI)

Cari draft yang sudah disusun oleh DSN MUI, rumusan menyesuaikan)

Dr. Halim Barkatullah, SH., MH.

«