S3 IS, S2 HK & HES Hadirkan Narsum dari Australian National University
S3 Ilmu Syariah berkolaborasi dengan S2 Hukum Keluarga dan Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari menggelar Kuliah Umum dengan tema “Islamic Solidarity in the Socio-Political Life of Indonesian Muslims” dengan menghadirkan pemateri dari Australian National University Prof. Greg Fealy, Jum’at (20/09/2019) di Aula Zafry Zamzam.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama UIN Antasari Dr.Hj. Nida Mufidah, M.Pd, dan dihadiri oleh Sekretaris Prodi S3 Ilmu Syariah Mujiburrohman, MA., PhD, dan Sek. Prodi S2 Hukum Keluarga Tuti Hasanah, SEI, S.Pd., M.H.I serta mahasiswa program Doktor dan Magister Pascasarjana UIN Antasari.
Dalam paparannya Fealy mengemukakan ada dua hal menarik. Pertama, masyarakat muslim menjadikan Islam sebagai pertimbangan dalam memilih, tetapi mereka juga ingin kepala daerah yang bisa menjalankan pemerintahan. Hal ini menjelaskan mengapa rata-rata “tokoh Islam” menjadi kandidat wakil, sedangkan calon bupati atau gubernur tetaplah mereka yang punya pengalaman administratif-teknokratik. Kedua, Fealy berpendapat Islam secara substansial tak akan mempengaruhi kehidupan Indonesia, setidaknya lima tahun mendatang. Ia hanya dijadikan instrumen untuk menaikkan elektabilitas dalam pemilihan umum. Kekuatan Islam juga tak mudah bersatu, termasuk gerakan 212 yang sudah terfragmentasi”, ujarnya Guru Besar Australia National University,
Selain isu gerakan politik dalam umat Islam sendiri, tuntutan [hidup sesuai hukum] Islam semakin kuat. Semakin kuat bukan karena intervensi luar, tetapi karena doktrin yang lebih islami itu sekarang lebih menarik, terutama bagi kelas menengah. Mereka menganggap doktrin Islam lebih cocok dengan tantangan kehidupan mereka. Tantangan di kota besar, pekerjaan profesional, dan sebagainya. Begitu banyak perubahan dalam hidup mereka dan mereka mencari kepastian. Salah satu cara mencari kepastian adalah merengkuh versi agama yang hitam-putih, yang sangat jelas tentang apa yang boleh dan tidak, dan sebagainya. Saya kira ini fenomena sosial yang kemudian punya dampak politik. Itu realitas di Indonesia. Kalau ingin menindas atau menghambat penyebaran itu, itu sebenarnya anti-demokratis”, jelasnya peneliti dan dosen senior bidang kajian Asia Tenggara di Fakultas Studi Asia, Australian National University, Australia.
