Home / Artikel / Dr. Fahmi Riady, S.Th.I., M. Si (The Myth of Pluralism)

Dr. Fahmi Riady, S.Th.I., M. Si (The Myth of Pluralism)

The Myth of Pluralism: Semacam Catatan Pinggir.

Terbitnya artikel yang ditulis oleh Marcus Mietzner dan Burhanuddin Muhtadi dalam Jurnal “Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs,” Vol. 42, No. 1 (April 2020) cukup mengagetkan publik. Artikel dengan judul: “The Myth of Pluralism: Nahdlatul Ulama and the Politics of Religious Tolerance in Indonesia,” dengan tegas menyebutkan – setidaknya yang terbaca dari judul – bahwa khabar pluralisme yang selama ini beredar di tubuh NU (Nahdlatul Ulama) hanyalah mitos belaka. Berdasarkan analisis Mietzner dan Muhtadi, bahwa sikap toleransi dan pluralisme beragama di kalangan NU terdapat perbedaan yang sangat signifikan, khususnya antara persepsi diri para pimpinan NU dengan pandangan aktual NU garis akar rumput (grassroot).

Dalam penelitiannya, Mietzner dan Muhtadi menyoroti dua hal: pertama, religio-cultural-intolerance (seperti intoleran terhadap norma dan praktik penganut keyakinan selain Islam; kedua, religio-political-intolerance (penolakan terhadap hak-hak konstitusional yang sama bagi penganut agama berbeda). Salah satu contohnya adalah pada tahun 2019, 54 persen responden yang berafiliasi dengan NU menolak agama lain yang mau mendirikan rumah ibadah di wilayah mereka. Selain itu, banyak lagi paparan angka-angka yang menunjukkan ketidaktoleranan NU terhadap agama lain. Hal ini setidaknya menjadi sampel yang, ketika dikaitkan dengan sorotan dunia internasional, berdasarkan sejumlah survei, Islam dipandang sebagai agama negatif.

Tulisan ini tentu tidak sebanding dengan artikel Mietzner dan Muhtadi. Boleh dibilang sebagai catatan pinggir yang tidak memberikan pengaruh apa-apa. Tapi setidaknya, bagi saya, tulisan ini dapat meramaikan artikel yang ditulis dengan sangat serius oleh dua orang pengamat politik ternama itu.

***
Saya mulai dulu dari mitos. Di dalam artikel ini, Mietzner dan Muhtadi tidak memberikan penjelasan tentang apa yang mereka maksudkan dengan mitos pluralisme (The Myth of Pluralism). Tampaknya mereka menganggap pembaca sudah tahu maksudnya. Apalagi bagi mereka yang terbiasa membaca tulisan-tulisan dengan judul serupa, seperti: 1). William T. Cavanaugh, “The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the Roots of Modern Conflict;” 2). Abigail J. Sellen dan Richard H. R. Harper, “The Myth of The paperless Office;” 3). Warren Farrell, “The Myth of Male Power: Why Men are the Disposable Sex;” 4). Omar G. Encarnacion, “The Myth of Civil Society: Social Capital and Democratic Consolidation in Spain and Brazil;” 5). Richard Joyce, “The Myth of Morality;” 6). Jeffrey S. Nielsen, “The Myth of Leadership: Creating Leaderless Organizations;” 7). Justin Fox, “The Myth of the Rational Market: A History of Risk, Reward, and Delusion on Wall Street;” 8). William Rubinstein: “The Myth of Rescue: Why the Democracies Could Not Have Saved More Jews from the Nazis;” dan lain-lain.

Dalam “The Myth of Religious Violence” misalnya, Cavanaugh menjelaskan bahwa kekerasan yang disebabkan oleh agama adalah mitos. Cavanaugh menunjukkan sejumlah bukti di mana isu agama sebagai sumber kekerasan tidak didasarkan pada bukti empiris, tetapi lebih pada konstruksi ideologis demi membenarkan sikap dan kebijakan Barat terhadap dunia non-Barat. Cavanaugh mengatakan: “In foreign policy, the myth of religious violence helps to reinforce and justify Western attitudes and policies toward the non-Western world, especially Muslims, whose primary point of difference with the West is their stubborn refusal to tame religious passions in the public sphere.” Dapat dipahami, yang dimaksud dengan mitos oleh Cavanaugh adalah isu yang tidak benar.

Dalam “The Myth of The Paperless Office,” yang terbit tahun 2002, Abigail J. Sellen dan Richard H. R. Harper memandang bahwa kantor tanpa menggunakan kertas adalah mitos. Meskipun teknologi baru telah masuk membanjiri kantor, namun penggunaan kertas akan tetap bertahan. Kertas akan terus berevolusi bersama berbagai jenis pekerjaan; kertas akan tetap dibutuhkan untuk desain digital alternatif; dan bahkan di masa depan kertas tetap akan menjadi pilihan terbaik untuk berbagai jenis pekerjaan karena ia mudah didapatkan. Di sini, dalam tulisan Abigail J. Sellen dan Richard H. R. Harper, mitos dapat dimaknai sebagai suatu fantasi.

Dalam “Myth of Male Power: Why Men are the Disposable Sex,” Warren Farrell (seorang feminis) mengkritik paradigma laki-laki itu lebih kuat dari perempuan. Paradigma tersebut menurut Farrell harus diruntuhkan. Sebab ia adalah mitos yang mendatangkan sikap diskriminatif terhadap perempuan. Seperti konsep bagaimana perempuan membesarkan anak dianggap sebagai pengorbanan (sacrifice), sementara bagaimana laki-laki mendapatkan uang dianggap sebagai kekuatan (power). Dalam tulisan Farrell ini, mitos dapat dimaknai sebagai konstruksi sosial yang keliru.

Dari sini dapat dipahami, bahwa mitos dalam “The Myth of Pluralism” memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda dari tulisan-tulisan di atas. Dalam buku “The Myth,” Laurence Coupe mensejajarkannya kata mitos dengan: ideology; fantasy; dan illusion. Ketika mitos dihadapkan dengan realita, ia bisa berarti fiksi, dan ketika ia dihadapkan pada sesuatu yang rasional, ia berarti sesuatu yang absurd.

***
Selanjutnya adalah pluralisme. Sama seperti mitos, istilah pluralisme juga diandaikan begitu saja dapat dipahami oleh pembaca. Sehingga dalam artikel ini, Mietzner dan Muhtadi tidak memandang perlu untuk menjelaskannya. Namun agar lebih mudah, kita kutipkan saja pengertian pluralisme, Pertama, yang kita ambil dari Kamus Merriam-Webster: “a state of society in which members of diverse ethnic, racial, religious, or social groups maintain and develop their traditional culture or special interest within the confines of a common civilization.” Kedua, dari kamus Oxford Advanced Leaner’s Dictionary of Current English (Kamus ini adalah pegangan santri Gontor): “existence in one society of a number of groups that have different political or religious beliefs or that belong to different ethnic backgrounds.” Ketiga, pengertian pluralisme yang terdapat di dalam buku: Stefano Moroni and David Weberman (ed), “Space and Pluralism: Can Contemporay Cities Be Places of Tolerance?” Di sana pluralisme diartikan dengan: “The idea that there are multiple, legitimate conceptions of the good among individuals and groups who coexist with each other within society.”

Apakah ketiga pengertian ini yang dimaksudkan oleh Mietzner dan Muhtadi? Saya tidak tahu secara pasti, tapi setidaknya menurut saya pengertian ini cukup mewakili apa yang mereka tulis di dalam artikel: “The Myth of Pluralism.” Jika pengertian ini dapat diterima, maka perlu diperhatikan: bahwa orang bisa saja tidak setuju dengan cara bagaimana orang lain merealisasikan diri. Sehingga mau atau tidak, kita harus belajar hidup dengan ketidaksetujuan dan perbedaan pandangan semacam itu.

***
Selanjutnya toleransi. Menurut deklarasi prinsip-pinsip toleransi UNESCO (1995): “Tolerance is respect, acceptance and appreciation of the rich diversity of our world’s cultures, our forms of expression and ways of being human. It is fostered by knowledge, openness, communication, and freedom of thought, conscience and belief. Tolerance is harmony in difference.” Dalam deklarasi ini, kata kuncinya adalah “perbedaan” (diversity). Dan toleransi berarti sikap positif terhadap perbedaan. Di sini ada hubungan dekat antara: toleransi; perbedaan; dan kebebasan. Dengan sikap toleran berarti perbedaan bebas untuk diekspresikan.

***
Sekarang kita mulai dengan hasil penelitian Mietzner dan Muhtadi. Dalam “The Myth of Pluralism: Nahdlatul Ulama and the Politics of Religious Tolerance in Indonesia,” salah satu simpulan Mietzner dan Muhtadi adalah bahwa Nahdlatul Ulama (mereka yang berafiliasi dengannya) menunjukkan respons yang tidak toleran (intoleran) dengan penolakan mereka atas agama lain yang ingin mendirikan rumah ibadah sekitar wilayah mereka. Dari hasil survei tahun 2019, sebanyak 54 persen warga NU menolak. Jadi alat ukur terkait masalah “religio-cultural intolerance” adalah penolakan atau keberatan (objection).

Sebelum menganalisis mengenai penolakan NU terhadap agama lain yang ingin mendirikan rumah ibadah di sekitar lingkungan mereka, saya akan mendiskusikan perihal spaces (ruang). Dalam artikel: “Pluralism in Private Spaces: Homeowners Associations, Clubs, Shopping Malls,” Stefano Moroni dan Francesco Chiodelli membagi ruang perkotaan terkait kepemilikan dengan dua tipe: public spaces (ruang publik) dan private spaces (ruang pribadi). Pemilik ruang publik adalah negara dengan turunannya (provinsi, Kabupaten Kota, dst), sementara pemilik ruang privat adalah individu, kompeni, ataupun asosiasi. Terkhusus ruang privat, Stefano Moroni dan Francesco Chiodelli membagi lagi dalam sub-kategori: 1). simple private spaces; 2). complex private spaces; dan 3). privately owned collective spaces. Sub-kategori pertama adalah ruang yang digunakan untuk konsumsi pribadi, sebut saja misalkan rumah pribadi. Sub-kategori kedua adalah ruang yang digunakan oleh kelompok tertentu, seperti asosiasi, klub, dll. Dan sub-kategori ketiga adalah ruang privat yang bisa diakses oleh publik, seperti hotel, bar, bioskop, restoran, dll.

Pada masing-masing kepemilikan privat tersebut terdapat dua regulasi: 1). restrictions of access (pembatasan akses masuk) dan 2). restrictions of conduct (pembatasan tingkah laku). Pemilik (baik publik atau privat) harus memberitahukan aturan-aturan akses dan aturan-aturan tingkah laku berkenaan dengan ruang-ruang itu. Apakah itu aturan utama yang mendasar ataukah aturan tambahan.

Menurut Stefano Moroni dan Francesco Chiodelli, isu pluralisme mungkin tidak masalah pada level 1). simple private spaces, tapi bermasalah pada 2). complex private spaces; dan 3). privately owned collective spaces. Misal dalam kasus siapa saja yang boleh mengakses ruang. Bolehkah kita menentukan bahwa hanya orang dengan warna kulit, ras, atau agama tertentu saja yang boleh mengakses ruang privat yang berada di ranah publik itu? Kita contohkan saja mesjid. Seperti masjid yang didirikan oleh NU (ini termasuk private spaces). Bolehkah kemudian NU menetapkan aturan bahwa masjid itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang NU saja? Pertanyaanya adalah: apakah hak melarang orang lain masuk dalam ruang privat seperti itu (the rights to exclude) dapat diterima?

Dalam kasus penelitian Mietzner dan Muhtadi, kita tidak menemukan penjelasan tentang konsep semacam ini. Sehingga kesan yang kita baca adalah, bahwa pertanyaan tentang izin mendirikan rumah ibadah itu semuanya ada di ruang publik (public spaces) dan terjadi di masyarakat urban. Padalah antara ruang publik dan ruang privat itu ada sesuatu yang kompleks. Seperti pengandaian masjid NU yang melarang mereka yang bukan warga NU untuk shalat di sana meski masjid itu berada di ruang publik.

Masalahnya lagi, Mietzner dan Muhtadi juga tidak menjelaskan model pluralisme apa yang diklaim oleh NU. Sekiranya klaim model pluralisme itu dijelaskan, kita dapat mengukur apakah penolakan itu sebagai anti pluralisme yang berimplikasi pada intoleransi ataukah tidak. Mietzner dan Muhtadi mengandaikan begitu saja model pluralisme NU sehingga sehingga ketika fakta berbicara bahwa warga NU grass-roots mengindikasikan tidak toleran, mereka kemudian menuliskan bahwa pluralisme di tubuh NU hanya mitos belaka. Dan kemudian apakah pluralisme atau tidak sebuah organisasi memadai dengan hanya diukur melalui sejumlah indikator yang mereka buat? Hal ini menurut saya masih sangat mungkin untuk diperdebatkan

Kemudian jika kita membaca tulisan Stefano Moroni dan Francesco Chiodelli di atas, bahwa ruang privat yang dimaksud adalah berkenaan dengan kepemilikan, baik oleh individu, kelompok, atau asosiasi. Pertanyaan lagi, bagaimana dengan ruang kekuasaan?Kita mengenal istilah ruang kekuasaan (basis kekuatan pendukung) partai politik tertentu. Misal di Bali, adalah ruang kekuasaan PDIP. Jawa Timur adalah ruang kekuasaan PKB. Kalimantan Selatan adalah ruang kekuasaan PKS, dan seterusnya. Ruang-ruang ini juga menggelayut di kepala kita yang pada gilirannya menjadi semacam “pseudo kepemilikan.” Maka adalah wajar kemudian kalau kita menolak siapa saja yang mencoba menghadirkan sesuatu yang lain di ruang-ruang itu. Dan itulah yang terjadi pada warga NU yang ditanya mengenai kebolehan agama non-Islam melaksanakan kegiatan agama atau mendirikan rumah ibadah di tempat mereka. Sebab mereka merasa, itu adalah ruang kekuasaan mereka. Apakah penolakan semacam ini dipandang sebagai tidak toleran?

Saya kira simpulan orang-orang NU tidak toleran karena enggan menerima agama lain mendirikan rumah ibadah di wilayah mereka perlu dikaji ulang. Dan akan lebih bagus lagi kalau diadakan survei tandingan. Misal, dengan responden orang-orang NU yang tinggal di daerah plural, apakah plural rumah ibadahnya atau plural pemeluk agamanya.

Masalah intoleran NU dalam penelitian Mietzner dan Muhtadi juga terkait dengan apa yang mereka istilahkan dengan “religio-political intolerance.” Seperti kasus NU grass-roots yang menolak kepala daerah dari non-Muslim. Dalam politik menurut saya ini adalah wajar. Begitulah salah satu rasionalitas memilih pemimpin dalam Islam. Saya mengatakan salah satu karena ajaran doktrinal dalam Islam itu bersifat multi tafsir. Apakah memilih salah satu penafsiran tentang pemimpin non-Muslim yang berimplikasi pada penolakan dapat dikategorikan sebagai tidak toleran? Tidak pluralisme? Menurut saya indikasi yang kuat untuk mengatakan NU tidak toleran adalah kalau mereka menolak syarat-syarat orang menjadi calon kepala daerah kalau tidak beragama Islam. Tapi buktinya orang-orang NU tidak mempersoalkan syarat-syarat orang itu yang memungkinkan orang non-Muslim bertanding di panggung pemilu. Toh bagi NU, syarat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945 itu sudah memadai.

Terakhir, menurut saya masalah ruang akan terus menjadi isu pluralisme kapan dan di mana saja. Yang terpenting adalah bagaimana peran negara. Walau konsep negara kita adalah negara bangsa (bukan negara agama), tapi kita tahu bahwa Indonesia dihuni oleh manusia-manusia beragama yang “taat” menjalankan agamanya. Sehingga bagaimana caranya agar alasan-alasan keagamaan terus diperhatikan dalam sistem demokrasi kita. Tentu saja harapannya, bahwa regulasi yang diatur oleh negara memenuhi asas keadilan tanpa harus merusak pluralisme, toleransi, dan hak-hak asasi manusia. *

Check Also

Dr. H. Faisal Mubarak Seff, Lc., MA (Haji dan Pandemi Covid-19)

Semenjak merebaknya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) membuat kehidupan dunia semakin tidak menentu ...